“Tanggung Jawab Direktur Perseroan Terbatas Dalam Resiko Bisnis sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK.Pid.Sus/2015

Tanggung jawab Direksi merupakan bagian dari hasil Keputusan atau kebijakan yang telah diterapkan. Berdampak baik berupa keuntungan maupun berdampak buruk yang berupa kerugian akibat wan prestasi. Wanprestasi merupakan bagian dari hukum perdata dimana dalam hal ini mengaitkan dalam bentuk perjanjian yang jika dilihat dari Pasal 1320 syarat sah perjanjian jika diterapkan dengan baik tanpa adanya lalai tidak akan berakibatkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum bagi Direktur perusahaan yang karena keputusannya diharuskan untuk mempertanggung jawabkannya dan mengetahui bahwa ranah hukum perdata seharusnya tidak diterapkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini penuli menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Putusan dengan Nomor : 41 PK/Pid.Sus/2015 yang mengenai Direktur PT.Merpati Nusantara Airline yang menurut penulis terdapat ketidaksesuaian penerapan hukumnya hal ini terkait dari asas Hukum perdata dan syarat dari suatu Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan penjatuhan putusan tersebut tentu terlalu tidak adil dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta berdampak ketidak percayaan seseorang akan keadilan dari sebuah penerapan hukum. Untuk itu harus ada upaya pengawasan dari penegak hukum untuk menciptakan aturan hukum yang lebih baik dan pengawasan bagi penerapan hukum guna mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat tentang Hukum